JAKARTA - Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan sosial (bansos) beras dan Minyakita untuk periode Oktober–November 2025 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok.
Program ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengendalikan harga di pasar menjelang akhir tahun.
Melalui program ini, sebanyak 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia akan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter Minyakita.
Peluncuran atau kick off program dilaksanakan secara serentak di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta,dan dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat kementerian terkait.
Seremoni peluncuran ditandai dengan penyerahan simbolis bantuan kepada masyarakat penerima, menandai dimulainya distribusi bansos pangan di berbagai daerah.
Distribusi Serentak di Jakarta dan Papua Barat
Penyaluran bansos dilakukan serentak di dua wilayah utama, yakni DKI Jakarta dan Papua Barat, untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan merata dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
Di DKI Jakarta, tercatat 217.975 penerima mendapatkan bantuan dengan total 4,3 juta kilogram beras dan 871.900 liter Minyakita. Distribusi dilakukan melalui jaringan Perum Bulog dengan melibatkan aparat pemerintah daerah setempat agar proses penyaluran lebih cepat dan tertib.
Pada saat yang sama, penyaluran juga dilakukan di Sorong, Papua Barat, melalui Bulog Cabang Sorong. Di wilayah tersebut, bantuan diberikan kepada 43.935 penerima dengan total 878 ton beras dan 175 kiloliter Minyakita.
Distribusi serentak di dua wilayah berbeda ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan keadilan dalam akses pangan serta menjamin seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun daerah terpencil, mendapatkan haknya secara setara.
Bentuk Dukungan Sosial dan Strategi Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa bantuan ini tidak sekadar bentuk dukungan sosial, tetapi juga merupakan strategi besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
“Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng ini bukan hanya sekadar bantuan, tapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras dan minyak goreng,” ujar Amran dalam keterangan persnya.
Menurutnya, keberlanjutan program bantuan ini sangat penting untuk menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah berkomitmen agar distribusi bansos dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.
Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan Nasional
Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, program ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian harga pangan di pasar. Dengan adanya penyaluran beras dan minyak goreng dalam jumlah besar, pemerintah berharap dapat menekan potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan.
Amran menjelaskan bahwa pemerintah melalui Bapanas dan Bulog akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah, agar pengendalian pasokan dan harga berjalan efektif dari hulu ke hilir.
“Kita pastikan kolaborasi antara kementerian, Bulog, dan pemerintah daerah terus berjalan agar distribusi lancar dan harga di pasar tetap stabil,” ujar Amran.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem ketahanan pangan jangka panjang yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun iklim.
Peran Bulog dan Pemerintah Daerah dalam Efektivitas Penyaluran
Sebagai pelaksana utama, Perum Bulog memegang peranan penting dalam keberhasilan program bansos ini. Bulog tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian bahan pangan, tetapi juga dalam memastikan kualitas beras dan minyak goreng tetap terjaga hingga ke tangan masyarakat.
Bulog bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah untuk melakukan pendataan penerima manfaat, memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran, serta menghindari potensi tumpang tindih dengan program bantuan lain seperti BLT Kesra atau bantuan pangan reguler.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk ikut aktif melakukan pengawasan di lapangan, agar proses distribusi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai data penerima manfaat yang valid.
Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus menjaga kredibilitas program bantuan sosial di mata masyarakat.
Bansos Pangan Sebagai Bukti Kehadiran Negara
Pemerintah menegaskan bahwa program bantuan pangan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memastikan rakyatnya tetap memiliki akses terhadap bahan pokok utama, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan rentan ekonomi.
Dalam konteks yang lebih luas, bansos pangan juga menjadi alat kebijakan fiskal dan sosial untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Dengan terjaganya daya beli masyarakat, pemerintah berharap dapat menahan laju inflasi serta memperkuat fondasi konsumsi domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Lebih dari itu, program ini juga menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun kemandirian pangan nasional, di mana bantuan sosial dipadukan dengan strategi peningkatan produktivitas pertanian dan distribusi logistik yang efisien.
Kolaborasi dan Kepedulian, Kunci Sukses Program Bansos Nasional
Bansos beras dan Minyakita periode Oktober–November 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN pangan mampu menghasilkan sistem distribusi yang efisien dan tepat sasaran.
Dengan target lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, program ini tidak hanya membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pelindung dan penopang di masa sulit.
Melalui langkah konkret ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk hadir bagi rakyat, memastikan tidak ada keluarga yang terabaikan, dan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Sebagaimana disampaikan Amran, “Bantuan pangan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir, bekerja, dan berkomitmen menjaga kesejahteraan rakyatnya.”