JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyerukan kepada komunitas global untuk memastikan pemulihan menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak akibat konflik di Gaza, Palestina.
Seruan tersebut disampaikan dalam Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), di mana Mendikdasmen turut menyampaikan pidatonya dalam Bahasa Indonesia — sebagai simbol pengakuan internasional terhadap bahasa nasional Indonesia yang kini resmi diakui UNESCO.
“Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak,” tegas Abdul Mu'ti dalam pidatonya pada 43rd Session of The General Conference, yang dikutip melalui kanal YouTube UNESCO dari Jakarta, Selasa (4/11).
Seruan itu mencerminkan komitmen kemanusiaan Indonesia terhadap perdamaian dan pembangunan global, khususnya dalam pemulihan hak pendidikan dan pelestarian budaya di kawasan konflik.
Pendidikan sebagai Hak Dasar dan Pilar Kemanusiaan
Dalam pidatonya, Abdul Mu'ti menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak di dunia, termasuk mereka yang hidup di daerah konflik seperti Gaza. Ia menegaskan, tak ada satu pun anak yang boleh tertinggal dalam memperoleh hak untuk belajar dan berkembang.
Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi tantangan global yang tak bisa hanya diselesaikan dengan kekuatan politik atau ekonomi semata, melainkan membutuhkan manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi yang membebaskan.
“Nilai-nilai mendasar inilah yang membawa Indonesia pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satu pun yang tertinggal,” ujar Mu'ti.
Ia menambahkan, setiap bentuk penghancuran terhadap fasilitas pendidikan dan kebudayaan di Gaza bukan hanya serangan terhadap infrastruktur, melainkan pukulan terhadap martabat kemanusiaan.
“Ini adalah pertaruhan martabat kemanusiaan yang harus kita menangkan,” tegasnya di hadapan peserta sidang umum UNESCO.
Desakan Perlindungan Hak-Hak Fundamental di Zona Konflik
Indonesia, melalui pernyataan resmi Mendikdasmen, juga menegaskan pentingnya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental masyarakat di zona konflik.
“Indonesia memandang perlu adanya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental di zona konflik, khususnya di Gaza, di mana hampir seluruh elemen peradaban dihancurkan dengan sengaja dan terancam hilang,” kata Mu'ti.
Menurutnya, pendidikan dan kebudayaan merupakan elemen utama dari identitas dan keberlanjutan peradaban manusia. Ketika sekolah, universitas, museum, dan situs budaya hancur, maka yang hilang bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga memori kolektif dan masa depan bangsa yang bersangkutan.
Pernyataan itu sejalan dengan sikap Indonesia dalam berbagai forum internasional yang konsisten mendorong penghentian kekerasan terhadap warga sipil, pelajar, dan tenaga pendidik di wilayah konflik.
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi ke-10 UNESCO
Di sisi lain, pidato Abdul Mu’ti yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia memiliki makna simbolis tersendiri. Pasalnya, pada Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris, 20 November 2023, seluruh delegasi secara konsensus menyetujui Resolusi 42 C/28 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.
Keputusan ini menandai tonggak penting bagi diplomasi budaya Indonesia, sekaligus memperluas peran aktif bangsa dalam percaturan internasional, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
Dengan status tersebut, Bahasa Indonesia kini digunakan dalam dokumen resmi, amandemen, laporan, dan komunikasi internasional UNESCO, sejajar dengan sembilan bahasa lainnya seperti Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Hindi, Italia, Portugis, Rusia, dan Spanyol.
“Pengakuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komunikasi lintas budaya dan menegaskan komitmen UNESCO terhadap prinsip keberagaman bahasa di dunia,” tulis pernyataan resmi lembaga tersebut.
Bagi Indonesia, hal ini sekaligus menjadi wujud soft power diplomasi budaya, yang menegaskan identitas nasional di tengah forum internasional dan memperluas jangkauan pengaruh positif bangsa dalam upaya membangun dunia yang damai dan beradab.
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian dan Kemanusiaan Global
Pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam Sidang Umum UNESCO menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Melalui diplomasi pendidikan dan kebudayaan, Indonesia berupaya menjadi jembatan moral dan intelektual bagi dunia internasional dalam menghadapi krisis global, termasuk tragedi kemanusiaan di Gaza.
Indonesia melihat bahwa pemulihan pendidikan dan cagar budaya di wilayah konflik bukan hanya tanggung jawab negara-negara yang terlibat, melainkan kewajiban moral seluruh umat manusia.
Dalam konteks itu, peran organisasi seperti UNESCO menjadi sangat penting untuk memimpin upaya global dalam memastikan akses pendidikan, perlindungan guru dan pelajar, serta rekonstruksi situs-situs budaya yang rusak akibat perang.
Mu’ti juga menggarisbawahi bahwa pendidikan yang inklusif, sains yang mencerahkan, dan kebudayaan yang membebaskan adalah kunci untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
“Solusi atas tantangan global tidak semata-mata terletak pada kekuasaan atau ekonomi, namun pada manusia yang tercerahkan,” ujarnya.
Solidaritas Global untuk Gaza dan Dunia
Pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti di forum UNESCO mencerminkan pesan solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina, serta ajakan bagi dunia internasional untuk bersatu dalam memulihkan sektor pendidikan dan kebudayaan yang terdampak perang.
Seruan ini sekaligus menjadi cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia, yang memandang perdamaian, pendidikan, dan budaya sebagai fondasi utama peradaban global.