JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mempertegas jika Presiden RI Prabowo Subianto memegang komitmen penuh demi meneruskan agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berjalannya langkah pembenahan internal pada Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut anggapannya, perombakan struktur pimpinan serta proses hukum yang tengah bergulir saat ini menjadi bukti konkret bahwa jajaran pemerintah bersikap responsif sekaligus transparan.
"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujar Dudung dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Dudung memastikan hambatan di sektor internal tidak bakal menghentikan jalannya program yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut. Ia mengungkit jika Prabowo telah mengeluarkan perintah tegas agar pemenuhan nutrisi warga kelompok rentan jangan sampai terganggu.
"Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, and memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tuturnya.
Sebagai wujud dari fungsi kontrol, Dudung menyampaikan bila pihak KSP sudah melangsungkan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pos dapur MBG. Dari pantauan langsung tersebut, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang telah menerapkan standar operasional secara optimal.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas Dudung.
Dudung mengimbuhkan, saat ini penyerapan program MBG pada tingkat bawah sudah mulai dibenahi memakai sistem pemantauan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, serta terukur. Demi menjamin akuntabilitas, KSP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk ikut mengawasi agar program tidak sekadar mengejar target angka semata.
"KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," papar Dudung.
Dudung menuturkan, pihak pemerintah memprioritaskan agar penyaluran makanan sehat ini sanggup menyentuh lapisan masyarakat yang paling memerlukan, termasuk pada area terluar.
"Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T," ucapnya.