JAKARTA - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) hingga 5,75 persen diperkirakan bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Kendati demikian, sejumlah pengamat ekonomi menilai perekonomian domestik masih sanggup tumbuh pada kisaran 5 persen berkat sokongan konsumsi masyarakat, belanja negara, serta sektor investasi.
Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menyentuh level 5,17 persen.
Rapor tersebut sedikit lebih rendah dibanding proyeksi terdahulu di angka 5,22 persen sewaktu posisi BI Rate masih berada pada level 5,50 persen.
"Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,17 persen pada tahun 2026 dan inflasi sebesar 3,09 persen," ujar Myrdal, Jumat (19/6/2026).
Menurut pendapatnya, tingkat inflasi diproyeksikan masih berada di dalam batas sasaran bank sentral sehingga stabilitas harga pangan tetap terkendali walaupun kebijakan moneter diperketat.
Myrdal mencermati dampak dari peningkatan suku bunga ini akan lebih dirasakan oleh sektor perbankan.
Penyaluran kredit diprediksi bakal tumbuh lebih moderat seiring merangkaknya biaya dana beserta bunga pinjaman.
Ia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di bawah angka 9 persen.
Namun, beberapa sektor dinilai masih mempunyai prospek pembiayaan yang kokoh, seperti ketahanan pangan, transportasi, konstruksi, industri makanan minuman, energi, besi baja, kelapa sawit, dan properti.
Di sisi lain, Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menyebut pengetatan BI Rate sebesar 100 basis poin selama semester I 2026 berpeluang membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih terbatas.
Menurutnya, efek kebijakan itu akan tampak dari naiknya biaya dana, penyesuaian bunga kredit, serta sikap rumah tangga dan dunia usaha yang kian berhati-hati mengambil langkah konsumsi ataupun investasi.
Meski begitu, Banjaran berpandangan ekonomi nasional masih mempunyai bantalan yang cukup kuat.
Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta instrumen makroprudensial yang pro-growth dipercaya mampu menjaga denyut aktivitas ekonomi.
"Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia belum mengarah pada perlambatan tajam, tetapi momentum pertumbuhannya cenderung lebih tertahan," kata Banjaran.
Ia mengimbau adanya sejumlah risiko yang patut diwaspadai ke depan, khususnya jikalau tren suku bunga tinggi bertahan lebih lama, tekanan mata uang rupiah belum reda, dan ekspansi kredit melambat.
Berdasarkan analisis Banjaran, perpaduan faktor tersebut dapat menekan daya beli masyarakat, investasi swasta, hingga ruang gerak usaha yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi.
Sinyal serupa diutarakan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.
Sebelum kebijakan BI diputuskan, Faisal menilai ruang bagi kenaikan suku bunga kian sempit karena berisiko menekan penyaluran pembiayaan ke sektor riil serta mengganggu pertumbuhan ekonomi.
"Kalau dinaikkan lagi, pertimbangannya akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan atau transmisi ke dalam bentuk penyaluran kredit ke sektor riil yang akan tertahan," ujar Faisal.
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky juga menilai Bank Indonesia patut mengevaluasi imbas langkah pengetatan moneter yang telah digulirkan sejak Mei 2026.
Menurut dia, penataan suku bunga sebesar 75 basis poin secara kumulatif, intervensi pasar valas, serta naiknya imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sudah menjadi respons yang cukup untuk membendung tekanan rupiah.
Namun, Riefky mengingatkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi berisiko mendongkrak biaya modal bagi dunia usaha dan menahan laju investasi.
Di tengah kecemasan akan perlambatan ekonomi, Bank Indonesia meyakinkan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi nasional tetap dalam kondisi aman.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengutarakan bahwa permintaan domestik masih menjadi pilar utama perekonomian, terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung permintaan domestik," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6/2026).
Bank Indonesia masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 pada rentang 4,9 persen hingga 5,7 persen.
Menurut Perry, konsumsi rumah tangga masih disokong oleh indeks keyakinan konsumen yang berada di level kuat.
Sementara itu, konsumsi pemerintah merangkak naik sejalan dengan akselerasi realisasi program prioritas, termasuk pencairan gaji ke-13 ASN serta penyaluran bantuan sosial kepada KPM.
Dari lini investasi, pergerakan dunia usaha terpantau masih memperlihatkan tren yang positif.
Kondisi tersebut tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) yang konsisten di zona ekspansi, terutama didorong oleh pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Selain itu, sektor ekspor dinilai masih berpotensi besar menopang pertumbuhan dengan memanfaatkan tingginya harga komoditas global kendati ekonomi dunia sedang melambat.
"Kinerja ekspor perlu terus didorong agar dapat memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global," kata Perry.
Dalam RDG Juni 2026, BI mengambil keputusan untuk mengerek BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.
Selanjutnya, suku bunga Deposit Facility ikut naik menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility berada pada level 6,50 persen.
Pihak BI menjelaskan langkah tersebut diambil guna memperkokoh stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global sekaligus memastikan inflasi tetap berada di sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.