JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan bahwa rencana pembangunan 412 tower rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun depan prioritas lokasinya bakal didominasi di wilayah perkotaan.
"Itu baru usulan. Kalau lokasinya nanti bisa beragam . Kita bagi, ada yang perkotaan, ada yang pedesaan sama pesisir. Nanti fokusnya akan banyak di kota," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Sri menuturkan bahwa agenda pengadaan proyek rusun tersebut nantinya bakal dihimpun berdasarkan pengajuan dari berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah daerah hingga jajaran kementerian atau lembaga negara.
"Itu based on pengusulan. Jadi nanti ada usulan dari pemerintah daerah, dari kementerian/lembaga negara, dari mana, nanti masuk ke sistem kita namanya Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Dari situ kita lakukan readiness criteria, kelengkapan syaratnya, tata ruangnya, dan sebagainya," katanya.
Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menjabarkan bahwa pagu indikatif instansinya untuk Tahun Anggaran 2027 dipatok pada angka Rp9,913 triliun, yang memuat Program Dukungan Manajemen senilai Rp913,82 miliar serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9 triliun.
Di sisi lain, total keperluan dana ideal yang diajukan oleh Kementerian PKP demi menyokong perolehan target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 Klaster 6 Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana berada di nominal Rp106 triliun.
Penyebaran kebutuhan pembiayaan jumbo itu dipilah menjadi alokasi Program Dukungan Manajemen senilai Rp1,29 triliun, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik sebesar Rp102,91 triliun, hingga Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Non-Fisik sejumlah Rp1,80 triliun.
Guna merealisasikan target pengadaan hunian secara nasional, rancangan pos anggaran tahun 2027 diutamakan untuk menggerakkan Program BSPS senilai Rp57,29 triliun dengan target capaian 2 juta unit rumah tinggal, serta pendirian unit rusun MBR seharga Rp36,62 triliun demi mengejar target 50.000 unit atau 412 tower.
Menteri PKP mengutarakan bahwa optimalisasi proyek rusun subsidi ini disiapkan menjadi instrumen jalan keluar strategis dalam merespons tingginya kebutuhan papan di kota-kota besar yang saat ini dihadapkan pada problem kelangkaan area lahan.