Imigrasi Indonesia Tawarkan 3 Pilar Penguatan Perbatasan di DGICM 2026

Kamis, 25 Juni 2026 | 19:25:31 WIB
Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia memaparkan tiga pilar penguatan perbatasan dalam DGICM 2026 di Kamboja.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memaparkan tiga pilar strategis nasional keimigrasian dalam ajang The 29th ASEAN Director-General of Immigration Departements and Heads of Consular Affair Divisionas of the Minister of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa strategi ini difokuskan pada penguatan pemeriksaan di wilayah perbatasan, pengawasan terhadap warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.

"Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia," kata Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hendarsam menambahkan bahwa ketiga pilar tersebut didukung oleh kolaborasi antarinstansi yang kuat, sehingga Imigrasi Indonesia mampu mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional secara lebih dini.

"Baik itu sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan," ujarnya.

Dalam aspek pengamanan perbatasan, Ditjen Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC). Penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) juga terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

"APOA ini sebagai upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal," katanya.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengusulkan penerapan Sistem Undian (Ballot System) untuk penerbitan visa kerja dan liburan (Working Holiday Visa) bagi WNI agar lebih transparan dan efisien.

Selain itu, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia dalam implementasi Plan of Action DGICM. Indonesia berkomitmen mendorong seluruh anggota ASEAN untuk meningkatkan pertukaran informasi intelijen.

"Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh," pungkas Hendarsam.

Terkini