JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh pemimpin daerah agar mempunyai kecakapan dalam melahirkan terobosan baru demi memperkokoh kemandirian anggaran daerah.
Menurut penjelasannya, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini sudah memetakan sejumlah klasifikasi karakter pemimpin daerah yang didasarkan pada kondisi finansial APBD serta mutu pelayanan publik setempat.
Bima memaparkan bahwa wilayah yang dikomandoi oleh sosok berkarakter pengubah (transformer) sanggup mendongkrak kapasitas keuangan daerah sekaligus membenahi standar layanan untuk masyarakat luas.
"Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten," kata Bima dalam HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (2/7/2026), dikutip dari keterangan tertulis.
Ia menambahkan, jajaran bupati dan wali kota saat ini dituntut terampil memaksimalkan segala keunggulan sektor lokal lewat bermacam inovasi agar roda pembangunan wilayah tetap bergulir tanpa menabrak kaidah tata kelola yang bersih.
Di samping itu, Bima mengimbau jajaran pemerintah kabupaten ikut menyukseskan gerakan Program Kepala Desa Masuk Kampus yang dicetuskan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Proyek percontohan ini didesain guna meng-upgrade kompetensi para kepala desa dalam mengelola basis data, merancang rencana pembangunan, hingga memajukan wilayahnya sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Bima juga memotivasi para pemangku kebijakan di daerah untuk mempertajam strategi identitas visual (branding) wilayah yang disesuaikan pada keunikan serta keunggulan komoditas masing-masing.
Pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, serta kegiatan wisata olahraga (sport tourism) dinilai potensial menjadi pilar pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Harapannya, kemandirian tata kelola keuangan daerah tersebut dapat diwujudkan secara nyata melalui sistem kepemimpinan yang mengutamakan kreativitas serta nilai kejujuran yang tinggi.
Tidak lupa, ia pun memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah agar selalu menjaga nilai integritas dan moralitas dalam mengendalikan roda pemerintahan di wilayahnya.
Mantan Walikota Bogor ini menyebutkan bahwa pola kepemimpinan yang bersih dari penyimpangan menjadi tiang utama dalam menyukseskan pembangunan wilayah berkelanjutan demi mendongkrak kemakmuran warga.
Politikus asal PAN tersebut mengutarakan bahwa tantangan para pemimpin daerah di era sekarang semakin berat, mulai dari isu geopolitik, pengawalan program prioritas, pelunasan janji politik, hingga pusaran media digital yang masif.
Oleh karena itu, Bima mewanti-wanti agar faktor kejujuran dan kepatuhan hukum tidak dikorbankan dalam setiap perumusan kebijakan publik yang diambil di daerah.
Ia menaruh harapan besar agar para bupati dapat menyelesaikan sisa masa baktinya secara husnulkhotimah melalui prinsip kepemimpinan yang lurus, adaptif, serta berfokus penuh pada pelayanan masyarakat.
"Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian," ujarnya.