JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengawali pemetaan teritori wilayah yang berpotensi dilanda kekeringan sepanjang musim kemarau 2026.
Formula ini dieksekusi seusai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meresmikan status siaga darurat bencana kekeringan berbarengan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di teritori Jawa Barat terhitung sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.
Pemetaan dimaksud bertindak selaku pijakan dasar formulasi strategi mitigasi, bermula dari penempatan regu personel, penyaluran logistik, sampai dengan penyediaan pasokan air bersih bagi daerah yang diestimasi menerima imbas paling parah akibat musim kemarau yang disulut fenomena El Nino.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, memaparkan rekam pengalaman mengarungi El Nino pada 2023 silam diposisikan sebagai barometer utama dalam mengklasifikasikan wilayah prioritas penanganan.
"Fenomena El Nino memang berdampak terhadap kekeringan. Kami memetakan wilayah-wilayah yang selama ini berpotensi mengalami kekeringan dengan berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terutama El Nino 2023," kata Teten, dikutip Rabu (8/7/2026).
Di samping memetakan kawasan rawan, pihak BPBD turut mengalkulasi tingkat kebutuhan logistik, khususnya kepastian pasokan air bersih yang wajib disiapkan andaikata sebaran kekeringan kian meluas.
"Kami menghitung kebutuhan logistik, termasuk kemampuan penyediaan air bersih jika nanti diperlukan di wilayah terdampak," ujarnya.
Selaku tindak lanjut dari perhelatan rapat koordinasi penanganan musim kemarau yang digelar pada 8 Mei 2026, BPBD mulai memobilisasi personel berikut kelengkapan peralatan menuju sejumlah titik yang dinilai memegang tingkat kerawanan tinggi. Kebijakan tersebut dipandang krusial lantaran imbas kekeringan tidak semata memicu persoalan krisis air bersih, tetapi juga mengeskalasi risiko timbulnya wabah penyakit serta karhutla.
"Kami juga mendorong distribusi personel maupun peralatan ke wilayah yang berpotensi terdampak. Dampaknya bukan hanya kekurangan air, tetapi juga bisa memicu penyakit dan kebakaran lahan maupun hutan," katanya.
BPBD berbarengan dengan instansi terkait turut mengoptimalkan pendayagunaan situ, bendungan waduk, serta cadangan sumber daya air lainnya demi mengawal ketersediaan pasokan air sepanjang kemarau bergulir. Berlandaskan hasil koordinasi bersama Dinas Sumber Daya Air, kondisi tinggi muka air di bermacam teritori Jawa Barat hingga detik ini dilaporkan masih bertengger dalam kategori aman.
"PSDA sudah berkoordinasi dan hingga saat ini tinggi muka air di Jawa Barat masih berada pada kisaran normal. Mudah-mudahan kondisinya tetap terjaga," ujarnya.
Menjalankan instruksi Gubernur Dedi Mulyadi, pihak pemerintah pun menyiagakan armada armada tangki air yang bakal difungsikan demi menyalurkan bantuan pasokan air bersih andaikata didapati bencana kekeringan.
"Pak Gubernur telah mengarahkan Dinas Perkim menyiapkan tangki-tangki air. Penyiapan ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak agar ketika terjadi kekeringan, bantuan air bersih dapat segera didistribusikan ke wilayah terdampak," kata Teten.
Merujuk pada rangkuman data historis tatkala El Nino 2023, bencana kekeringan sempat mendera 258 kecamatan serta 727 desa/kelurahan di teritori Jawa Barat. Kabupaten Bogor bertransformasi selaku daerah dengan imbas terluas, yakni menembus 201 desa, mengekor di belakangnya Kabupaten Bandung sebanyak 85 desa/kelurahan serta Kabupaten Ciamis sebanyak 57 desa. Statistik tersebut bertindak sebagai pijakan bagi BPBD dalam mengesahkan zonasi prioritas mitigasi pada musim kemarau periode tahun ini.
"Kami mengambil kebijakan berdasarkan data historis. Karena itu, wilayah-wilayah yang sebelumnya terdampak akan menjadi fokus antisipasi, meski tidak menutup kemungkinan daerah lain juga mengalami kondisi serupa," ujar Teten.
Sementara itu, menyitir dari sajian infografik BPBD Provinsi Jawa Barat, akumulasi sebanyak 26 kabupaten/kota, 261 kecamatan, serta 771 desa/kelurahan tercatat pernah dilanda kekeringan. Imbasnya menjangkau berkisar 839.629 jiwa yang terjerat krisis pasokan air bersih serta merusak 24.491 hektare area lahan pertanian.
Kawasan dengan sebaran dampak paling masif mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, berbarengan dengan Kabupaten Karawang.
Di luar kawasan itu, kekeringan pun sempat melanda Kabupaten Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, Subang, Kuningan, Cianjur, serta teritori Kota Bogor, Depok, Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar, hingga Kota Cirebon dengan tingkat intensitas dampak yang beragam.
Berbekal rekam pengalaman penanggulangan El Nino pada 2023 silam, Pemprov Jawa Barat menaruh harapan agar langkah antisipasi yang digulirkan lebih dini ini sanggup mereduksi imbas kekeringan sepanjang kemarau 2026, sekaligus menggaransi pemenuhan hajat air bersih masyarakat tetap terjaga.