JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang komitmen terhadap kontrak impor minyak dan gas bumi (migas) jangka panjang yang telah disepakati dengan sejumlah negara, meskipun Selat Hormuz akan segera dibuka kembali.
"Kalau persoalan impor minyak mentah, sekali pun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kami sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain," ujar Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Kendati demikian, Bahlil membuka ruang untuk menjajaki impor migas dari kawasan Timur Tengah apabila harga yang ditawarkan nantinya lebih kompetitif. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan sumber impor yang memberikan nilai ekonomi paling menguntungkan bagi Indonesia.
Terkait dampak pembukaan jalur tersebut terhadap Indonesian Crude Price (ICP), Laode menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan ICP secara bulanan.
Pihaknya akan memantau penurunan harga pasca-pembukaan Selat Hormuz untuk kemudian dihitung ke dalam formula penetapan harga bulan berikutnya.
Kabar pembukaan Selat Hormuz muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian dengan Iran telah rampung.
Kebijakan ini mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya tol serta pencabutan blokade Angkatan Laut AS, yang diharapkan memicu kembali aliran minyak global.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap menjadikan kemandirian energi sebagai agenda utama untuk menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri, sejalan dengan visi untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.
