JAKARTA - Fenomena ketidakselarasan antara latar belakang akademis dengan rumpun pekerjaan yang ditekuni kini menjadi rintangan besar di sektor ketenagakerjaan.
Melansir rilis Kompas.com pada Selasa (23/6/2026), data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap 35,36 persen pekerja generasi muda menempati pos yang melenceng dari tingkat pendidikan mereka.
Dari angka itu, sebanyak 22,36 persen masuk kategori overeducated, sementara 13 persen lulusan lainnya berstatus undereducated yang berpendidikan di bawah standar kualifikasi.
Kondisi ini memperlihatkan jurang pemisah yang lebar antara suplai keahlian dari institusi perguruan tinggi dengan kompetensi riil yang dicari korporasi.
Masalah tersebut kian kompleks akibat jebakan transisi bagi alumni baru, mulai dari minimnya pengalaman kerja hingga terbatasnya akses informasi lowongan kerja formal.
"Saya biasanya membagi menjadi tiga lapis," ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Rhenald Kasali, Ph.D, kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.
"Lapis pertama adalah learnability atau kemampuan belajar hal baru. Bukan apa yang diketahui sekarang, tetapi seberapa cepat seseorang bisa mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Artinya kecepatan adopsi," lanjut dia.
Kelompok lulusan overeducated umumnya lebih instan dalam mendulang pendapatan akibat terserap di ceruk informal yang menyentuh angka 59,42 persen pada Februari 2026.
Padahal, berkarier di pos informal sangat identik dengan standardisasi upah rendah sekaligus minimnya proteksi hukum ketenagakerjaan.
"Lapis kedua adalah adaptability atau kemampuan beradaptasi. Sebabnya, karier masa depan tidak lagi linear. Bahkan orang bisa berpindah profesi beberapa kali sepanjang hidupnya," tutur Rhenald.
Menyambung dua pilar itu, angkatan kerja dituntut merajut lapis ketiga yaitu employability atau kapasitas menjaga relevansi kompetensi diri secara berkesinambungan.
Rhenald menyebut lembaga World Economic Forum memosisikan nalar analitis, ketahanan mental, daya kreatif, serta aspek fleksibilitas ke dalam daftar keahlian paling diburu.
"Bagi saya, di masa depan yang kalah bukan yang kurang pintar. Yang kalah adalah yang berhenti belajar," terang Rhenald.
Banyak kalangan memelihara dogma keliru bahwa roda pencarian ilmu otomatis berhenti berputar sesaat setelah mereka turun dari panggung prosesi wisuda.
Paradoks ini memicu keraguan di benak pencari kerja mengenai urgensi mengambil sertifikasi lanjutan pasca-lulus demi memperlebar kans serapan industri.
"Ada kesalahpahaman besar bahwa wisuda adalah garis akhir. Juga ada kesalahan bahwa belajar yang sebenarnya adalah kursus lanjutan. Di era, sekarang wisuda adalah garis start," papar dia.
Guna mengantisipasi masifnya disrupsi digital, agenda belajar ulang menjadi komitmen yang mutlak dijalankan oleh segenap elemen pekerja di tingkat global.
"Menurut World Economic Forum, sekitar 59 persen tenaga kerja global membutuhkan reskilling dan upskilling. Artinya hampir semua orang harus belajar ulang," ucap Rhenald.
Meratapi kekeliruan dalam menentukan program studi di masa silam sama sekali tidak akan menghadirkan jalan keluar yang solutif.
Para lulusan baru dituntut mengambil alih kemudi masa depan mereka melalui partisipasi aktif dalam berbagai pelatihan mandiri.
"Hari ini yang berbahaya bukan salah jurusan. Yang berbahaya adalah berhenti belajar setelah wisuda," tegas dia.
