GARISBERITA.ID — PT Pupuk Indonesia mencatat realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, baru mencapai 17.167 ton atau 58 persen dari alokasi 29.776 ton per 15 September 2026. Angka itu muncul jelang Musim Tanam Oktober 2026-Maret 2027, sehingga sisa alokasi berisiko tak terserap tepat waktu jika petani menunda penebusan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjelang Musim Tanam periode Oktober 2026 hingga Maret 2027. Perusahaan pelat merah itu menilai penebusan di tingkat petani belum berjalan sesuai kapasitas alokasi yang tersedia.
Dari 29.068 petani yang terdaftar dalam e-RDKK, sebanyak 18.313 petani atau 63 persen sudah melakukan penebusan. Total pupuk bersubsidi yang ditebus mencapai 17.167 ton, setara 58 persen dari alokasi Takalar sebesar 29.776 ton.
Stok di Kios dan Gudang Penyangga
Pupuk Indonesia memastikan stok tetap tersedia selama periode tanam. Per 16 September 2026, persediaan di Kabupaten Takalar tercatat 2.042 ton dan disalurkan melalui PPTS resmi sesuai alokasi serta ketentuan berlaku.
Untuk cakupan lebih luas, Provinsi Sulawesi Selatan menyimpan 132.228 ton pupuk bersubsidi yang siap dikirim ke petani. Stok sebesar itu menjadi penyangga ketika permintaan naik pada puncak musim tanam.
Direktur Manajemen Aset Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menyatakan penyaluran harus mengikuti prinsip 7 Tepat, mulai dari jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, mutu, hingga sasaran penerima.
"Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat tersedia dan tersalurkan kepada petani sesuai prinsip 7 Tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, mutu, dan sasaran. Untuk itu, kolaborasi seluruh pihak perlu terus diperkuat agar proses penyaluran berjalan optimal dan kebutuhan petani dapat terpenuhi," kata Tri dalam kegiatan Rembuk Tani dan Tebus Bersama Pupuk Indonesia, Kamis (17/8).
Dampak ke Petani dan Jadwal Tanam
Kelambatan menebus pupuk berdampak langsung pada jadwal pemupukan pertama. Petani yang menunda hingga puncak musim tanam berisiko mengantre di kios saat permintaan sedang padat.
Harga tebus yang tetap sesuai HET sebenarnya menguntungkan petani, tetapi hanya berlaku bagi yang namanya tercantum dalam alokasi e-RDKK. Petani di luar daftar tidak bisa mengakses pasokan bersubsidi meski stok gudang mencukupi.
Regional CEO 4 Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani menilai musim tanam kali ini menjadi momentum memperkuat koordinasi hulu-hilir. Pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan, PUD, PPTS, dan kios diminta aktif menjembatani kebutuhan di lapangan.
"Kami berharap koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan maupun kendala di lapangan dapat segera dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, petani dapat menjalankan kegiatan budidayanya dengan dukungan pupuk yang tersedia sesuai kebutuhan dan alokasi," ujar Wisnu.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Pupuk Indonesia menyebut komunikasi rutin dengan pemerintah daerah dan penyuluh membantu mendeteksi kendala lebih awal. Identifikasi cepat itu memungkinkan tindak lanjut sebelum persoalan menumpuk di tingkat kios.
Perusahaan juga menjalankan penguatan ketahanan stok di PPTS resmi, program edukasi dan pendampingan petani, serta evaluasi berkala bersama pemangku kepentingan daerah. Langkah tersebut menyasar percepatan penebusan sisa alokasi sebelum Musim Tanam III bergulir.
Bagi petani Takalar, kepastian pasokan di kios menjadi penentu apakah target produksi musim ini bisa dijaga. Sisa waktu menuju Oktober menjadi periode krusial untuk menuntaskan penebusan yang masih tertahan di angka 58 persen.