JAKARTA - Pemerataan akses pendidikan di Indonesia mendapat dukungan baru melalui kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Sosial (Kemensos). 

Dalam sinergi lintas sektor ini, sebanyak 28 unit bus sekolah resmi diserahkan untuk mendukung aktivitas belajar siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Inisiatif ini tidak hanya berbicara soal penyediaan sarana transportasi, tetapi juga memperkuat semangat keadilan sosial.

 Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penyediaan bus sekolah adalah wujud nyata transformasi pelayanan publik yang menempatkan empati sebagai pondasinya.

“Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. 

Transportasi adalah instrumen pemerataan, memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan akses,” ujar Dudy usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Sosial.

Penandatanganan MoU di Yogyakarta, Dihadiri Tokoh Nasional

Acara penandatanganan MoU antara dua kementerian ini digelar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman, Yogyakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turut mendampingi dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut.

Dalam sambutannya, Menhub menegaskan bahwa Kemenhub akan memastikan seluruh bus sekolah beroperasi dengan aman dan terawat, serta tepat guna. Fasilitas ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemenhub terhadap Kemensos dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.

“Dengan pendekatan kolaboratif, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi berlanjut hingga ke hati dan masa depan masyarakat,” tambah Dudy.

Sri Sultan: Transportasi Inklusif, Akses Pendidikan Lebih Luas

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan apresiasi atas kolaborasi dua kementerian ini. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini menjadi contoh bagaimana kebijakan publik bisa berorientasi pada manusia, bukan hanya pada pembangunan fisik.

“Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan dan membangun keadilan sosial,” ujar Sri Sultan.

Ia menggambarkan Yogyakarta sebagai “laboratorium kolaboratif,” tempat kebijakan publik diuji dalam realitas, dan inovasi lahir dari empati. Pandangan ini sejalan dengan semangat pembangunan manusia yang menekankan keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Bus Sekolah sebagai Jembatan Menuju Harapan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyoroti makna simbolik dari program ini. Ia menegaskan bahwa bus sekolah bukan sekadar sarana transportasi, melainkan jembatan yang menghubungkan masa depan anak-anak dari berbagai pelosok Indonesia.

“Bus ini membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Gus Ipul penuh makna.

Ia menjelaskan bahwa sinergi antara Kemenhub dan Kemensos mencerminkan paradigma baru pembangunan nasional—yakni keterpaduan antara pembangunan sosial dan transportasi yang saling melengkapi. Kedua sektor ini, katanya, menjadi dua sisi dari satu tujuan besar: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, keadilan sosial bergerak nyata dalam kehidupan masyarakat kecil,” tambah Gus Ipul.

Mendukung Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat

Program penyediaan bus sekolah ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh wilayah Indonesia.

Tahun ini, sebanyak 28 unit bus sekolah diserahkan ke sejumlah daerah, mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Setiap unit bus akan dioperasikan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi menuju sekolah, agar tidak ada lagi anak yang harus berjalan jauh atau berhenti sekolah karena kendala jarak.

Saat ini, tercatat ada 166 Sekolah Rakyat dengan hampir 16.000 siswa dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menargetkan jumlah siswa penerima manfaat akan terus bertambah hingga mencapai 200.000 pada tahun 2027.

Simbol Sinergi untuk Pemerataan Sosial

Kolaborasi Kemenhub dan Kemensos ini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan publik dapat menghadirkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Transportasi, dalam konteks ini, bukan hanya soal mobilitas fisik, tetapi juga tentang menghubungkan masyarakat dengan kesempatan dan harapan.

Bagi Dudy Purwagandhi dan Gus Ipul, proyek ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil harus dilakukan secara lintas sektor. Ketika kebijakan transportasi dipadukan dengan kebijakan sosial, hasilnya bukan hanya efisiensi, melainkan pemerataan yang lebih bermakna.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak Indonesia—tanpa memandang latar belakang ekonomi dan geografis—memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. 

Seperti yang ditegaskan para pemimpin dalam acara tersebut, keberhasilan pembangunan nasional bukan diukur dari panjangnya jalan yang dibangun, melainkan dari seberapa banyak anak bangsa yang bisa melangkah lebih jauh menuju masa depan.