JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pagu anggaran Kemenko PM tahun 2027 bakal menjadi instrumen krusial dalam memperkokoh fungsi koordinasi demi mengintegrasikan beragam program pemberdayaan warga lintas instansi.
"Sehubungan dengan rencana anggaran yang sudah kami ajukan, dengan persetujuan usulan ini, kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih," ujar Menko Muhaimin Iskandar dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama para Menteri Koordinator membahas pagu APBN tahun anggaran 2027 di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar Said Abdullah itu, pihak Banggar DPR RI memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran Kemenko PM tahun 2027 senilai Rp620,9 miliar.
Instansi Kemenko PM pada saat ini memikul kewajiban penuh guna menjamin setiap kebijakan pembangunan memberikan efek riil pada naiknya tingkat kesejahteraan warga, terutama golongan miskin, miskin ekstrem, kaum rentan, sekaligus menyediakan penopang kemandirian ekonomi.
Melalui peran koordinasi, sinkronisasi, beserta pengendalian, pihak Kemenko PM terus berupaya memacu agar bermacam agenda pemberdayaan di lapangan dapat bergulir secara lebih sinergis, akurat, dan berkelanjutan.
Penerapan metode tersebut selaras dengan peta jalan pembangunan otoritas pemerintah yang menempatkan aspek pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis pokok untuk memangkas angka kemiskinan dan membuka keran peluang ekonomi bagi publik.
Menko Muhaimin Iskandar menuturkan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2027 mendatang bakal ditujukan untuk memperluas kompetensi Kemenko PM dalam mengawal jalannya agenda pemberdayaan warga serta menjamin faedah pembangunan terbagi secara adil bagi masyarakat.
