GARISBERITA.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan penambahan kekuatan TNI dibutuhkan agar kehadiran pertahanan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dari 514 kabupaten yang ada, lebih dari 360 di antaranya belum memiliki satuan TNI jika kehadiran dihitung satu batalion per kabupaten. Pemerintah juga menyoroti anggaran pertahanan yang masih di bawah 2 persen dari PDB.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu 16 September. Ia menilai luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk membuat kehadiran unsur pertahanan perlu diperkuat secara merata hingga ke daerah.
Hitung-hitungan Batalion dan 514 Kabupaten
Menurut Prabowo, kabupaten di Indonesia bukan wilayah kecil yang bisa diabaikan dari segi pengamanan. Ia menggambarkan kebutuhan satu batalion untuk setiap kabupaten sebagai basis perhitungan kekuatan.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujar Prabowo.
Dengan jumlah batalion yang tersedia saat ini, kata Prabowo, masih ada lebih dari 360 kabupaten tanpa kehadiran satuan TNI. Angka itu menunjukkan betapa besar ruang yang belum terisi oleh kekuatan pertahanan reguler.
Kekayaan Alam dan Pengawasan yang Lemah
Keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah, menurut Prabowo, berkaitan langsung dengan pengawasan sumber daya alam. Wilayah yang luas membutuhkan kemampuan pengawasan memadai untuk mencegah aktivitas ilegal.
"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.
Prabowo juga menyinggung keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Menurut dia, aktivitas itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan karena lemahnya kehadiran aparat di lapangan.
Anggaran Pertahanan di Bawah 2 Persen PDB
Persoalan sebaran satuan tidak lepas dari kapasitas anggaran. Prabowo menyebut belanja pertahanan Indonesia masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto meski pemerintah telah menaikkan alokasinya.
"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," tegas Prabowo.
Selama beberapa dekade, belanja pertahanan Indonesia berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.
Bukan Sekadar Tambah Personel
Prabowo menegaskan penguatan TNI tidak semata-mata ditujukan untuk menambah jumlah personel. Sasaran utamanya adalah membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," pungkasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan anggaran pertahanan dan rencana modernisasi alutsista. Sejauh mana penambahan kekuatan TNI akan diwujudkan lewat pembentukan satuan baru atau penambahan personel di wilayah yang belum tercover, belum dijelaskan secara rinci.
