JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan bahwa proses pencairan dana restitusi atas kelebihan setoran pembayaran pajak bagi para wajib pajak tetap berjalan normal, meski pengelola fiskal kini memperketat tata kelola pengawasannya agar jauh lebih berhati-hati (prudent).
Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan menegaskan bahwa jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa mengeksekusi mekanisme manajemen pengembalian dana tersebut secara presisi sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku, sembari menuntut tingginya tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha.
“Teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak menjalankan manajemen restitusi tersebut sesuai ketentuan, namun kami memang meminta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Pemerintah memberikan jaminan penuh bahwa manakala klaim kelebihan bayar tersebut terbukti murni sebagai hak konstitusional dari dunia usaha, maka pihak otoritas dipastikan akan segera mengembalikan dana tersebut tanpa pengecualian.
Suahasil juga telah memberikan instruksi khusus kepada Dirjen Pajak Bimo Wijayanto untuk mengawal tata kelola restitusi secara optimal serta meningkatkan transparansi komunikasi publik terkait kebijakan pengawasan yang sedang dijalankan.
Menanggapi instruksi tersebut, Bimo menyatakan bahwa kebijakan restitusi perpajakan saat ini mengedepankan prinsip kehati-hatian yang ketat, terutama dengan menyasar pemantauan ekstra pada kelompok bidang usaha yang dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi (high-risk).
Bagi para wajib pajak yang beroperasi di sektor rawan tersebut, pihak DJP memastikan bakal melakukan proses penelusuran secara mendalam merujuk pada parameter matriks tingkat kepatuhan sebelum menerbitkan persetujuan pencairan dana.
“Semua yang memang dari sektor berisiko tinggi, kami lihat dari matriks kepatuhan wajib pajak. Itu memang akan kami lakukan [pemeriksaan] sesuai dengan SOP pemeriksaan,” ujar Bimo usai konferensi pers APBN Kita.
Kendati pengawasan dan prosedur verifikasi diperketat, Bimo menepis anggapan bahwa instansinya sengaja menahan hak finansial wajib pajak. Dirinya mengklaim bahwa fasilitas pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak berkriteria khusus yang memungkinkan pencairan secara kilat tetap diakomodasi dalam nominal yang besar.
“Sepanjang semua dokumen dan transaksi yang membuktikan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak bisa dibuktikan, pasti akan kami kembalikan,” ungkapnya.
Sebagai informasi tambahan, data dari Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa total realisasi pencairan restitusi pajak hingga penghujung bulan Agustus 2026 telah menyentuh angka Rp191,82 triliun, yang tercatat mengalami koreksi penurunan tajam sekitar 37% apabila dibandingkan dengan perolehan periode serupa tahun sebelumnya yang mencapai Rp304,29 triliun.
